Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata. Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan Anda untuk menemukan judul yang sesuai atau .

Riba adalah praktik membungakan uang atau jual beli uang. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Sesuai dengan namanya, investasi syariah menggunakan dasar Al-Quran dan Hadist dalam pembuatan keputusan serta aturan. Bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai? Barang dan jasa harus halal.

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Namun, kini sudah banyak jenis investasi syariah yang bebas bunga atau riba, lho! Ada berbagai jenis penanaman modal, salah satunya adalah investasi syariah. Sesuai dengan namanya, investasi syariah menggunakan dasar Al-Quran dan Hadist dalam pembuatan keputusan serta aturan.

Dalam penanaman modal berbasis syariah, investornya tetap memiliki risiko kerugian sama dengan investasi jenis lainnya. Tetapi karena berbasis syariah, risikonya lebih minim dan para investor yang beragama Islam akan cenderung lebih nyaman untuk menggunakan sistem tersebut. Seperti halnya investasi konvensional, investasi syariah juga terdiri dari beberapa jenis.

Jenis-jenis investasi syariah berikut ini memiliki sifat yang berbeda dan dapat dijadikan pilihan bagi Anda. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memahami terlebih dahulu masing-masing jenisnya supaya Anda tidak menyesal dan bisa memaksimalkan pilihan. Jenis investasi syariah yang pertama adalah deposito syariah. Sistem dari deposito secara umum adalah melakukan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu untuk beberapa hal.

Misalnya kesehatan, pendidikan, rumah, dan sebagainya. Jadi, pengertian deposito secara sederhana adalah simpanan berjangka. Semua bank konvensional menyediakan layanan ini bagi siapa saja yang ingin menikmati masa tua atau masa depan lebih tertata dengan ketersediaan dana simpanan. Yang membedakan deposito syariah dengan konvensional adalah sistem bagi hasil yang disetujui pada saat perjanjian atau akad.

Hal ini menyebabkan kelebihan laba yang sudah diputar tidak diberikan dalam bentuk bunga tetapi bagi hasil tadi. Jumlah bagi hasil sangat relatif tergantung dari masing-masing bank. Untuk waktu penyimpanannya bisa dimulai dari 1 bulan dan tidak dibatasi sampai berapa lama, karena sifat deposito memang berjangka panjang. Yang perlu dipahami sejak awal adalah jual beli saham bukanlah sebuah perjudian. Karena itulah jual beli saham dapat diatur dengan menggunakan sistem syariah.

Setiap perusahaan memiliki bukti kepemilikan modal yang dibuat dalam lembaran. Lembaran inilah yang selanjutnya disebut saham. Harga saham sangat berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan.

Seperti halnya trader lain, trader saham syariah bisa memilih berbagai jenis perusahaan yang menurutnya bisa melonjakkan harga di masa mendatang. Namun, karena diatur berdasarkan syariat agama maka perusahaan tersebut tidak bisa sembarangan menjual pada sang trader.

Yang bisa menjual sahamnya untuk trader syariah adalah perusahaan yang tidak menjual produk atau jasa dengan label haram sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Pasar modal adalah sebuah tempat di mana seorang investor sebagai penanam modal bertemu dengan perusahaan yang sedang membutuhkan modal. Dalam hal ini, karena sistemnya syariah maka laba dari perusahaan setelah menerima kucuran dana investor akan dibagi sesuai perjanjian.

Jumlah keuntungan yang akan diambil sangat tergantung pada jumlah investasi serta besaran laba bagi hasil sesuai akadnya. Lalu, bagaimana jika perusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian atau bangkrut? Tentunya penanam modal pun harus ikut menanggungnya.

Jadi, hal ini juga merupakan risiko yang harus diketahui sejak awal. Seorang penanam modal tidak bisa tiba-tiba meminta paksa modalnya kembali apalagi saat perusahaan secara hukum sudah dinyatakan pailit. Dalam penerapan sistem obligasi syariah, maka surat-surat atau dokumen tertentu dalam bentuk sertifikat aset yang dicetak oleh emiten akan menjadi benda yang dijual.

Namun, sistem syariah yang diterapkan di sini adalah aset tersebut tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang melanggar syariat. Mereka mengklaim, bahwa bagi hasil hanyalah nama lain dari sitem bunga. Pandangan ini juga masih terdapat di kalangan sebagian kecil ustadz yang belum memahami konsep dan operasional bagi hasil. Dalam tulisan ini akan diuraikan setidaknya lima perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional yakni dari segi pengertian, akad dan aspek legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja serta corporate culture.

Bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari segi pengertian? Bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari segi akad dan aspek legalitas? Bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari segi lembaga penyelesaian sengketa?

Bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari segi bisnis dan usaha yang dibiayai? Bagaimana perbedaan bank syariah dan bank konvensional dilihat dari segi lingkungan kerja dan corporate culture? Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional.

Dalam beberapa hal, bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis. Pengertian bank menurut Undang-Undang No. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan yariat Islam.

Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut: Prinsip Titipan atau Simpanan Al-Wadiah. Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu: Wadiah Yad adh-Dhamanah Guarantee Depository. Prinsip Bagi Hasil Profit Sharing. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah: Prinsip Jual Beli Al-Tijarah. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, imana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan margin.

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: Prinsip Jasa Fee-Based Service.

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Akad Dan Aspek Legalitas. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya.

Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu [3].

Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik sudah well-defined. Dalam bank syariah, akad yang yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sehingga kesepakatan dapat diminimalisir.

Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut [4].

Rukun, seperti penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul. Barang dan jasa harus halal. Harga barang dan jasa harus jelas. Tempat penyerahan harus jelas. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah DPS pada perbankan syariah. Demikian juga halnya di Indonesia, sedangkan di bank konvensional tidak ada aturan yang demikian. Dewan ini ditempatkan sejajar dengan dewan komisaris pada setiap bank.

Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai director atau komisaris utama President Commissioner atau significant shareholders dari institusi keuangan syariah tersebut.

Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional DSN. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam laporan tahunan annual report institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah Islam di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnnya enam bulan sekali.

Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional DSN.

Memberikan masukan in-put bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah yang berpusat di ibu kota negara Indonesia-Jakarta, maka tidak menolak kemungkinan timbulnya berbagai perbedaan pendapat ijtihad tentang beberapa produk perbankan syariah antara satu bank syariah dengan bank syariah yang lain. Hal in akan membingungkan para nasabah customers dan menyukarkan untuk menyatukan persepsi umat Islam terhadap perbankan syariah di Indonesia.

Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain sebagainya.

Untuk kesatuan dalam pelaksanan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap institusi keuangan Syariah untuk mengawasi jalanya sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah tersebut.